DEMOKRASI MENUJU KEMAKMURAN BANGSA

Ads[728x90]

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Penerapan demokrasi sebenarnya bisa menunjang tercapainya kmamkmuran bangsa. Namun pada kenyataanya demokarsi yang tengah diterapkan banyak terdapat penyelewengan yang pada akhirnya cita-cita untuk mencapai kemakmuran bangsa hanya menjadi sebuah impian belaka. Oleh karena itu saya mencoba menyusun tulisan yang berisi bagaimana cara agar demokrasi dapat menunjang kemakmuran bangsa sehingga tercipta keadilan bagi seluruh warga negara.

B.  Rumusan Masalah

1.    Apa pengertian demokrasi, prinsip demokrasi dan bagaimana bentuk masyarakat yang demokratis?

2.    Apa yang dimaksud dengan kemakmuran bangsa, apa ukuran kemakmuran bangsa, dan bagaimana cara suatu bangsa agar bisa menjadi bangsa yang makmur?

3.    Bagaimaa teorinya demokrasi bisa membawa kemakmuran dan tunjukkan contoh yang sesuai dengan teori tersebut!

C.  Tujuan Penulisan

1.    Mengetahui pengertian demokrasi, prinsip demokrasi dan bentuk masyarakat yang demokratis

2.    Mengetahui pengertian kemakmuran bangsa, ukuran kemakmuran bangsa dan cara suatu bangsa agar bisa menjadi bangsa yang makmur

3.    Mengetahui teori yang menyatakan bahwa demokrasi bisa membawa kemakmuran dan contoh yang sesuai dengan teori tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Gambaran Umum Demokrasi

Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani dēmokratía "kekuasaan rakyat",yang dibentuk dari kata dêmos "rakyat" dan Kratos "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemenkekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan.

Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suaraterbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasionaljuga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

Prinsip demokrasi. Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

a.    Kedaulatan rakyat

b.    Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

c.    Kekuasaan mayoritas

d.    Hak-hak minoritas

e.    Jaminan hak asasi manusia

f.      Pemilihan yang bebas dan jujur

g.    Persamaan di depan hukum

h.    Proses hukum yang wajar

i.      Pembatasan pemerintah secara konstitusional

j.      Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik

k.    Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Bentuk masyarakat yang demokratis. Masyarakat madani sebagaimana yang dirumuskan PBB adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Civil Society berasal dari frasa Latin “civillis societes” yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Di Indonesia istilah civil society” baru popular tahun 1990-an, pada masa berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Ciri-ciri Masyarakat Madani. Masyarakat madani (civil society) sering diterjemahkan yaitu bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela. Substansi civil society mencangkup lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang sangat luas  baik formal maupun non formal yang meliputi bidang ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan informasi, kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), pembangunan atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Menurut Hikam ada empat ciri utama masyarakat madani, yaitu sebagai berikut:

a.    Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama

b.    Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain

c.    Kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara

d.    Keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negaradi dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut.

a.    Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung(perwakilan)

b.    Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang

c.    Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara

d.    Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

B.  Gambaran Umum Kemakmuran Bangsa

Pengertian kemakmuran bangsa.  Kemakmuran bangsa merupakan tujuan bangsa Indonesia. Hal ini tercantum dalam salah satu sila dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila terutama sila kelima yan berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima tersebut menggambarkan bahwa Rakyat Indonesia menomor satukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan rasa kekeluargaan demi mencapai kemakmuran bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang dihuni oleh beraneka macam suku serta berbagai macam agama tetap mereka semua itu adalah satu kesatuan dari rakyat Indonesia, serta mereka menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan untuk mencapai mencapai persatuan bangsa demi menciptakan keadilan dimuka bumi pertiwi dan Bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan penting   demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Ukuran kemakmuran bangsa. Kemakmuran suatu bangsa atau negara bukan hanya ditentukan oleh besarnya PDB negara tersebut, tetapi oleh pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh rakyat, dan pembangunan seharusnya bukan hanya difokuskan pada suatu daerah namun harus menyangkup seluruh wilayah negara Indonesia. Pembangunan juga seharusnya ditujukan demi mempermudah kehidupan seluruh lapisan masyarakat Indonesia bukan hanya lapisan konglomerat yang melakukan pembangunan.

Selain itu juga ukuran kemakmuran suatu bangsa juga terlihat dari tersedianya fasilitas dan kemudahan untuk seluruh rakyat. Bayangkan, misalnya setengah (50%) dari PDB negara kita hanya disumbang oleh 1% rakyat kita yang masuk dalam golongan konglomerat. Padahal penghasilan dan aset yang mereka miliki, serta uang mereka, sebagian besar terdapat dan berputar diluar negeri. Jadi apakah pemerintah berhak meng-klaim bahwa negeri kita sudah lebih baik dari masa sebelum ini?

Saya rasa masih banyak pembenahan dan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, terutama dari sisi pemerataan kemakmuran. Sehingga tidak ada lagi kita temukan anak-anak atau manula yang meminta-minta dijalan atau pengemis dijembatan penyeberangan.

Cara suatu bangsa agar bisa menjadi bangsa yang makmur. Secara garis besar cara yang paling sesuai untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh berbagai pihak antara lain pihak emerintah sendiri, pihak swasta amupun pihak asing.

Pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasaai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pengelolaan oleh pihak swasta dan asing juga tetap atas campur tangan pemerintah dalam bentuk pembuatan peraturan agar pengelolaannya tidak hanya menguntungkan pihak pengelola namun juga tetap harus menguntungkan rakyat demi terciptanya kemakmuran bangsa. Selain itu juga pengelolaannya tetap harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan jadi sumber daya alam bukan hanya dapat dinikmati oleh generasi sekarang namun juga untuk pemanfaatan jangka panjang oleh generasi yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya manusia demi kemakmuran bangsa dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan. Pendidkan yang dilakukan seharusnya dapat membentuk kepribadian dan watak manusia sebagai warga negara yang baik. Maksudnya yaitu agar tidak terjadi praktik koupsi, kolusi dan nepotisme yang saat ini telah menjadi penyakit pejabat tinggi negara sehingga kemakmuran bangsa susah untuk tercapai.

C.  Teori Yang Menyatakan Bahwa Demokrasi bisa Membawa Kemakmuran Bangsa

Secara empiris diketemukan, gelombang baru muncul silih berganti di negara-negara sedang berkembang yang melaksanakan proses demokratisasi yang menunjukkan bahwa demokratisasi tidak otomatis membawa kemakmuran, sehingga hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan semakin lemah. Namun jika demokrasi benar-benar dilaksanakan suatu negara melalui proses yang dilakukan tanpa adanya penyimpanagan maka pelaksanaan demokrasi dapat membawa suatu negara untuk mencapai kemakmuran.

Demokrasi bukan merupakan bahan jadi, melainkan suatu proses pembelajaran, suatu proses perjuangan idiologi atau gagasan dari berbagai kelompok masyarakat yang ada. Demokratisasi  memerlukan kesadaran bahwa  pergeseran kekuasaan  merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi. Transisi ke demokrasi terjadi apabila kelas menengah cukup memiliki kekuatan untuk  menantang  penguasa. Dalam hal ini maksudnya yaitu bahwa warga masyarakat memiliki suatu bentuk kebebasan. Sebagai contoh kasus pada penerapan sistem ideologi di negara Jepang dan Singapura. Di negara Jepang yang menerapkan sistem demokrasi dengan adanya kebebasan dari warga masyarakat untuk berusaha ternyata telah berhasil mencapai GNP $28.190 pada tahun 1992, sementara di negara Singapura yang menerapkan sistem autoritarian GNP hanya mencapai angka $15.730 pada tahun 1992. Dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penerapan demokrasi yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berusaha ternyata telah berhasil membawa suatu negara dalam pencapaian kemakmurannya.

BAB III

PENUTUP

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Penerapan demokrasi yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berusaha ternyata telah berhasil membawa suatu negara dalam pencapaian kemakmurannya.

DAFTAR PUSTAKA

Fatah, Saefulloh. 2004. Mencintai Indonesia Dengan amala sebagai refeleksi atas fase awal demokratisasi. Jakarta: Penerbit Republika.

Mahfud, Mohamad. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Penerbit Gama Media.

Noer, Deliar. 1983. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta: CV Rajawali.