MASA LIBERALISME

Ads[728x90]

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Sejak VOC dibubarkan tahun 1799, perkembangan perekonomian bangsa Belanda mengalami masa yang sangat suram. Mundurnya kegiatan perekonomian bangsa Belanda pada masa itu disebabkan karena negeri Belanda menjadi anggota koalisi untuk menghadapi pemerintahan Napoleon Bonaparte dari Perancis. Kemenangan pasukan koalisis menghadapai Perancis di bawah Napoleon, membawa arti yang sangat penting bagi negeri Belanda. Negeri Belanda telah terbebas dari jajahan Perancis. Namun ekonomi negaranya merosot tajam, karena kas negeri Belanda telah kosong dan ditambha lagi adanya hutang-hutang luar negero dalam jumlah yang tidak sedikit.

B.  Rumusan Masalah

1.    Bagaimana gambaran umum munculnya liberalisme?

2.    Bagaimana latar belakang munculnya liberalisme di Indonesia?

3.    Bagaimana pengaruh liberalisme bagi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia?

C.  Tujuan Penulisan

1.    Mengetahui gambaran umum munculnya liberalisme

2.    Mengetahui latar belakang munculnya liberalisme di Indonesia

3.    Mengetahui pengaruh liberalisme bagi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Gambaran Umum Munculnya Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas.

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

1.    Percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta (Trust in God as a Creator) . Semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh Tuhan Penciptanya hak-hak tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari padanya

2.    Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi

3.    Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.( Treat the Others Reason Equally)

4.    Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.(Government by the Consent of The People or The Governed)

5.    Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukumtertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial

6.    Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual)

7.    Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan

8.    Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Modern itu masih ada. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinyanya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-tanbahan saja dalam versiyang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir.

Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.

Tokoh yang mempengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak – baik itu dari awal maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai Liberalisme Klasik.

1.    Marthin Luther dalam Reformasi Agama. Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanyalah serangkaian protes kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperiumKatolik Roma. Pada saat itu keberadaan agama sangat mengekang individu. Tidak ada kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi gereja. Pada perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari otoritasnya semula. Individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari penemuan ilmu pengetahuan sekalipun. Kemudian timbullah kritik dari beberapa pihak – misalnya saja kritik oleh Marthin Luther; seperti : adanya komersialisasi agama dan ketergantungan umat terhadap para pemuka agama, sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang; yang berdampak luas, sehingga pada puncaknya timbul sebuah reformasi gereja (1517) yang menyulut kebebasan dari para individu yang tadinya “terkekang”

2.    John Locke dan Hobbes; konsep State of Nature yang berbeda. Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah konsep yang dinamakan konsep negara alamaiah" atau yang lebih dikenal dengan konsep State of Nature

3.    Adam Smith. Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mahzab ekonomi klasikmerupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, haluan pandangan yang mendasari seluruh pemikiran mahzab klasik mengenai masalah ekonomi dan politik bersumber pada falsafahtentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan seyogyanya didasarkan atas hukum alam yang secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790). Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi tiga kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik, kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik.

Telah dikatakan bahwa setidaknya ada dua paham yang relevan atau menyangkut Liberalisme Klasik. Dua paham itu adalah paham mengenai Demokrasi dan Kapitalisme.

1.    Demokrasi dan Kebebasan Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah mempraktekkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas

2.    Kapitalisme dan Kebebasan Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Di satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam arti luas ; jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri menjadi tujuan. Di pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah juga cara yang sangat yang diperlukan untuk mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk mengkoordinasikan aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi. Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan tekniknya tentara dan negara dan negara totaliter yang modern. Cara lain adalah kerjasama individual secara sukarela tekniknya sebuah sistem pasaran. Selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Jadi terbukti bahwa kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal.

B.  Latar Belakang Munculnya Liberalisme di Indonesia

Untuk mengatasi ekonomi negara Belanda yang kosong, pemeritah kolonial mencoba untuk menggali potensi Indonesia melalui pelaksanaan sistem tanam paksa. Tanam paksa telah membawa hasil yang sangat besar dalam usaha memperbaiki ekonomi negara dan pemerintah kolonial Belanda dan penduduk negeri Belanda terhindar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setelah tanam paksa dihapuskan, sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda bersifat liberal dan mengembangkan sistem ekonomi kapitalisme. Walaupun negara melaksanakan sistem ekonomi kapitalisme tetapi keuntungan yang berhasil diperolehnya cukup besar.

Perkembangan ekonomi swasta asing. Golongan swasta asing yang terjun dalam kegiatan perekonomian di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda di antaranya orang-oarang Belanda sendiri, orang-orang Eropa, orang-orang Timur Asing. Perkembangan ekonomi swasta asing di Indonesia berasal dari penanaman modal eksploitasi terhadap beberapa wilayah di Indonesia.

Perkembangan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki tingkat perekonomian sangat rendah. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat jajahan hanya menjadi tempat pemerasan dari pemerintah kolonial maupun pengusaha sawasta asing. Ekonomi masyarakat dari berbagai daerah sulit untuk berkembang ke arah kemajuan, karena masyarakat tersebut hanya sebagai buruh-buruh atau tenaga kerja kasar dengan menerima upah yang sangat rendah.

C.  Pengaruh Liberalisme bagi Perkembangan Kehidupan Masyarakat Indonesia

Kebijakan Politik. Dalam menentukan kebijakan pemerintahan di tanah jajahan, ada dua golongan politik yang berpengaruh di kalangan elite Belanda, yaitu golongan liberal dan golongan konservatif. Kaum liberal mengajukan gagasan baru bagi kebijakan kolonial di Indonesia, yang ditujukan kepada kebebasan dan kesejahteraan penduduk. Gagasan dan cita-cita liberal ini mendapat pengaruh dari Revolusi Perancis, karena negeri Belanda pernah dikuasai oleh Kerajaan Perancis. Juru bicara kaum liberal adalah Dirk Van Hogendorp. Kaum liberal berharap pemerintah Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Mereka tidak menyetujui cara pemerintahan yang dilakukan oleh VOC karena dianggap tidak menguntungkan. Kaum liberal juga mengusulkan agar sistem penyerahan paksa dihapuskan dan diganti degan sistem penyerahan pajak, karena sistem ini dianggap akan lebih menguntungkan pihak pemerintah maupun pihak penduduk.

Kebijakan Ekonomi. Berkembangnaya sistem liberal dan terbukanaya Indonesia bagi para pengusaha dan pemilik modal swasta, mengakibatkan Indonesia menjadi tempat berkembangnya berbagai bentuk usaha untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar. Terlebih lagi tujuan dilaksanakannya politik liberal di Indonesia adalah untuk memajukan usaha swasta. Untuk mencapai tujuan itu ditempuh beberapa cara, yaitu menghapuskan sistem tanam paksa dan perbudakan, memperluas penanaman modal pengusaha swasta Belanda, mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870.

Perubahan demografis dan mobilitas sosial. Dengan kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda menjadi perubahan dalam sistem penjajahan. Wilayah Indonesia dibuka menjadi tempat penanaman modal swasta asing. Perkebunan-perkebunan besar swasta semakin banyak bermunculan. Keadaan seperti ini juga mempengaruhi kondisi demografis dari wilayah Indonesia. Para pengusaha perkebunan tersebut mengusahakan menanam tanaman yang dapat menguntungkannya. Bahkan perkebunan-perkebunan itu dijadikan tempat tujuan untuk bekerja dan mendapatkan upah. Akibat perkembangan yang pesat pada perkebunan-pekebunan tersebut dan terjadinya mobilitas sosial, maka pada pusat-pusat perkebunan tersebut akan muncul kota-kota yang berfungsi sebagai tempat perkembangan perekonomian penduduk.

Perkembangan Pendidikan. Kemenangan kaum liberal telah membawa perubahan dalam sistem penjajahannya di Indonesia. Tokoh-tokoh kaum liberal seperti Edward Douwes Dekker dan Baron Van Hoevel mengajukan tuntutan agar pemerintah kolonial Belanda mulai memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Kedua tokoh ini berpendapat bahwa kejayaan negeri Belanda yang dialaminya itu merupakan hasil tetesan keringat emas bangsa Indonesia yang bersahaja. Oleh karena itu, pemerintah kerajaan Belanda mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia.

Pemerintah kerajaan Belanda hendaknya membalas budi baik nagsa Indonesia. Untuk membalas budi baik bangsa Indonesia maka langkah-langkah yang harus ditempuh dengan menerapkan sistem pendidikan (edukasi), membangun saluran pengairan (irigasi), memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang belum pada penduduknya (irigrasi/transmigrasi).

Nilai-nilai baru masyarakat pada masa kolonial. Pendidikan kolonial yang didirikan oleh pemerintah Belanda telah membawa manfaat yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan itu terlahir kaum terpelajar yang berfungsi membangun eksistensi dan sekaligus mewujudkan keberadaan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Mereka menyadari bahwa kekuatan pergerakan terletak pada persatuan semua komponen masyarakat Indonesia yang ada. Prasarana menuju pada kesadaran bersama antara lain terletak pada penyelenggaraan pendidikan yang baik dan akan segera membuahkan hasil jika terlepas dari kepentigan-kepentingan kolonial.

Kaum terpelajar mulai menyadari keberadaan bangsanya yang berada di bawah kekuasaan dan penindasan kaum penjajah. Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Indonesia memberikan semangat dan dorongan kepada kaum terpelajar utnuk melakukan berbagai bentuk gerakan. Gerakan-gerakan yang dilakukan itu bertujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dan memerdekakan bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, pendidikan telah berhasil menanamakan nilai-nilai baru yang menyadarkan masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajiban sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu pendirian lembag-lembaga pendidikan oleh pemerintah kolonial telah mengakibatkan lemahnya kedudukan kolonial sampai terusirnya dari bumi Indonesia.

BAB III

PENUTUP

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas.

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

1.    Percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta (Trust in God as a Creator) . Semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh Tuhan Penciptanya hak-hak tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari padanya.

2.    Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.

3.     Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan–dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu. ( Treat the Others Reason Equally).

DAFTAR PUSTAKA

Badrika, I Wayan. 2002. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Habsbawm, E.J. 1992. Nasionalisme Menjelang Abad XXI. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Moesa, Ali Maschan. 2007. Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta: LkiS.